Gubug Ilmu

JAKARTA, suaramerdeka.com - Bervariasinya sumbangan dan pungutan yang harus ditanggung oleh mahasiswa merupakan dasar pemerintah untuk menghapus biaya pendidikan tinggi, kecuali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Rencananya, kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada tahun 2013 mendatang.
"Isu awalnya itu adalah SPP tunggal. SPP tunggal itu muncul karena fakta dilapangan sumbangan yang harus ditanggung mahasiswa bervariasi," ungkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, di Jakarta, Kamis (19/7).
Menurutnya, ada biaya yang harus ditanggung selain SPP itu terjadi karena terbatasnya subsidi dan bantuan yang diberikan oleh negara ke PTN. Sehingga, mau tidak mau PTN terpaksa menarik biaya dari masyarakat, guna memenuhi kebutuhan dan mengembangan kampus.
"Karena sumbangan-sumbangan itu ada karena pemerintah memberikan subsidi yang kecil, sehingga mengambil dari masyarakat. Sekarang pemerintah sudah memiliki uang, sehingga kedepan hanya dibebankan SPP saja," tuturnya.
Kedepan, mantan Rektor ITS itu optimis bahwa biaya pendidikan tinggi jauh lebih murah. Dijelaskan, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari PTN sekitar 12 triliun. Sekitar enam triliun didapat dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), sedangkan sisanya berasal dari PTN. Dari angka tersebut, sudah dapat menanggung biaya operasional di pendidikan tinggi.
"Jadi mereka tidak perlu membayar lagi, hanya membayar SPP yang tidak mahal, sekitar satu sampai dua juta per semester, dan biasanya itu lebih murah ketimbang di SMA. Saya optimis akan lebih murah," ujar Nuh.
Lebih lanjut dia mengatakan, kedepan pemerintah akan menetapkan standar pembiayaan. Sehingga, pihak PTN tidak perlu lagi menetapkan standar biaya pendidikan. "Misalnya untuk program studi arsitektur biayanya Rp 1,5 juta untuk wilayah X, maka PTN diwilayah itu tidak dapat menetapkan biaya lebih dari plafon itu," tegas mantan Menkominfo itu.