Gubug Ilmu

Korupsi memang menjadi masalah besar di negeri ini. Anda sulit menemukan pejabat bersih dan tidak korup di negeri ini. Tidak bisa dipungkiri pula, bahwa korupsi telah terlalu banyak merugikan negara dan menghambat kebijakan pembangunan.

Meskipun korupsi ditolak oleh fikiran umum, tetapi tetap saja rakyat rela menyerahkan suaranya kepada politisi korup saat pemilu. Di sinilah letak kontradiksinya: korupsi jelas ditolak oleh peraturan umum, tetapi tetap saja rakyat mau memberi suara kepada politisi-politisi korup itu. Sebagian intelektual pun angkat bicara, "masyarakat kita sudah rusak. moralitas dan mental rakyat sudah teracuni".

Muncullah keinginan untuk melakukan perubahan etis, dan pintu masuknya adalah meluaskan gerakan anti-korupsi. Gerakan anti-korupsi pun muncul dimana-mana, khususnya yang digerakkan oleh akademisi dan LSM. Mereka pun berani menyimpulkan: sistim politik korup adalah problem pokok bangsa ini. Di belakang gerakan ini sebenarnya paling banyak adalah kaum liberal.

Sementara itu, pada sisi yang lain, ada ketidakpuasan yang sangat luas terhadap situasi sekarang ini. Kami mengira, ketidakpuasan itu sebagian besar adalah kemuakan orang terhadap sistim kapitalisme itu sendiri-sekalipun cara penyampaiannya tidak secara eksplisit menyebut diri "anti-kapitalis". Di Indonesia, sebagian besar keresahan rakyat itu merupakan respon terhadap kegagalan kapitalisme neoliberal.

Neoliberalisme, bahkan kapitalisme, sedang digugat dimana-mana, baik di negeri kapitalis maju maupun di negara berkembang. Inilah semangat gerakan "occupy wall street" yang bermula di Amerika Serikat, kaum 'indignant'/los indignados di Spanyol, pemberontakan mahasiswa di Chile, kebangkitan rakyat di Arab, dan lain-lain.

Tetapi kaum liberal, yang sejatinya adalah anak kandung atau pendukung setia kapitalisme, berusaha menutupi kontradiksi itu. Salah satunya dengan menumpang kepada isu anti-korupsi ini; seolah-olah problem sistem saat ini hanya korupsi, seolah-olah kejahatan kapitalisme karena moral hazard, dan lain.

Dengan gerakan anti-korupsi, kaum liberal berusaha menumpang isunya pada keresahan massa dan memoderasi gerakan rakyat menjadi sekedar 'perbaikan sistem'. Mereka berusaha mengalihkan perhatian massa dari basis kemarahan semula; ketidakadilan sosial ekonomi, pengusaan sumber daya oleh segelintir orang, dan kehancuran masa depan karena kapitalisme.

Dengan menggunakan isu anti-korupsi, kaum liberal berharap adanya semacam isu bersama yang menyatukan seluruh kelas dalam masyarakat. Mereka berusaha menggambarkan korupsi sebagai musuh dari semua kelas. Tetapi, pada kenyataannya, yang begitu bersemangat dengan isu anti-korupsi ini adalah klas kapitalis dan klas menengah. Klas kapitalis juga, dalam beberapa derajat, setuju dengan gerakan anti-korupsi ini sebagai jalan memaksimalisasi keuntungan dan mendorong persaingan sehat.

Dalam banyak kasus, penggunaan isu "anti-korupsi" justru menjadi senjata imperialis untuk melemahkan posisi negara nasional dalam bernegosiasi. Negara-negara yang diperintah oleh politisi korup, yang telah didiskreditkan di hadapan massa dengan isu korupsi, tidak punya pilihan lain kecuali tunduk pada aturan penguasa global (negeri-negeri imperialis).

Dalam kasus lain, isu anti-korupsi juga menjadi "senjata efektif" untuk mendorong privatisasi perusahaan negara dan lembaga-lembaga milik publik, dengan menyebut korupsi sebagai sumber inefesiensi dan mismanajemen perusahaan negara. Padahal, sebagaimana diketahui banyak orang, penggunaan "BUMN sebagai sapi perahan" banyak dilakukan oleh rejim-rejim otoriter yang dulunya didukung oleh imperialis.

Kita perlu menekankan bahwa korupsi adalah inheren dalam kapitalisme. Kapitalisme adalah sebuah sistem yang hidup dan berkembang dengan melegitimasi klas kapitalis merampok nilai lebih yang diciptakan oleh kelas yang berproduksi. Dengan demikian, memerangi korupsi sampai tuntas hanya dimungkinkan dengan menghapus kapitalisme itu sendiri.